handiramy's Blog

Just a stupid weblog

CLEARANCE HOUSE BUKAN LEMBAGA PENGANCAM WNA

on March 2, 2015

Tinggal 11 negara yang memerlukan calling visa di Indonesia.
Sebelumnya sempat ditetapkan sebanyak 38 negara kemudian berkurang menjadi 24 negara dan diciutkan lagi menjadi 19 negara.

INDONESIA sebagai negara berdaulat yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi Warga Negara Asing ( WNA ) dari mancanegara untuk dikunjungi.
Tentunya penyaringan dilakukan terhadap individual, terutama bagi WNA yang ditengarai akan mengganggu stabilitas nasional baik ekonomi maupun keamanan negara.

“JADI KITA PUNYA LEMBAGA YANG DISEBUT DENGAN CLEARANCE HOUSE ( CH ), WADAH INI MERUPAKAN GABUNGAN KEKUATAN INSTANSI² TERKAIT SEPERTI
~ IMIGRASI
~ BIN ( BADAN INTJEN NEGARA )
~ BAIS
~ POLISI
~ KEJAKSAAN
~ DEPLU
~ DEPDAGRI & LAIN²
DALAM WADAH INI ADA KETUA & SEKRETARIS YANG DIPILIH SECARA BERGILIRAN ” ucap Budi Satria Wibawa, Direktur Visa Ditjen Imigrasi Kemkumham …

Sedangkan dasar hukum yang dipakai untuk CH adalah :

Keputusan Menteri Kehakiman (Sekarang Menkumham) Oetojo Oesman No.M.01-IZ.01-10 tahun 1995.
Intinya antara lain tentang
* visa singgah
* visa kunjungan
* visa tinggal terbatas
* visa izin masuk
* visa izin keimigrasian.

‪#‎SEDIKITKUTIPAN‬ :
“ Saat itu ada 38 negara yang dirapatkan masuk di dalam daftar CH, termasuk China, Korea Utara, Israel, Bostwana dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2001 tinggal 24 negara lagi yang masuk dalam daftar CH yang setiap seminggu sekali dirapatkan. Alasannya, negara-negara itu masuk dalam kategori negara rawan ” urainya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Hubungan sosial Budaya dan Penerangan (Dirjen Sosbudpen), Departemen Luar Negeri (Deplu) No.1636/HK/IX/01/38 tanggal 19 September 2001…
Intinya bahwa dalam pelayanan keimigrasian kepada negara-negara rawan diperlukan koordinasi semakin rapat antar instansi terkait, tanpa harus mengurangi peran Hak Asasi Manusia ( HAM ).

“Jadi untuk setiap negara yang berdaulat, maka warga negaranya boleh melakukan kunjungan ke negara lain dengan cara-cara terhormat,” ujar Budi Satria Wibawa.

Satu pekan setelah keluarnya ‘Surat Edaran Pejambon’ tersebut, jumlah negara yang masuk di dalam daftar CH berkurang drastis dari 38 menjadi 24 negara.
Hal ini terjadi sebagai akibat langsung adanya perubahan sosial dan ekonomi serta politik di negara-negara tersebut.
Secara politis dan diplomatis yang dirapatkan di dalam CH, menurut Ketua Umum Nasional Corruption Watch ( NCW ) SYAIFUL NAZAR bukan porto folio dan kebijakan pemerintah di masing-masing negara tetapi bertumpuk kepada kondisi dan perkembangan serta perilaku individual warga negara yang dipantau secara ketat di dalam kasus perkasus.

“ Memang ada kekhususan buat warga negara yang masuk di daftar CH ‘hitam’, sebab selain memakai sponsor yang jelas, juga mereka tidak memiliki kantor perwakilan negara di Jakarta.
Warga seperti ini tingkat mawas dirinya dan pemantauannya lebih tinggi ” imbuh Syaiful. ( CONTOH TERKECIL ITU NEGARA ALBANIA YG DK MEMILIKI PERWAKILAN KEDUBES DI INDONESIA ).

Seiring dengan perkembangan, jumlah terakhir tercatat 24 negara, diciutkan lagi menjadi 19 negara yang masih masuk dalam daftar CH, yakni : Afghanistan
Albania
Bangladesh
Ethiopia
Geunia
Ghana
Iraq
Israel
Korea Utara
Kamerun
Mali
Liberia
Niger
Nigeria
Pakistan
Somalia
Sri Lanka
Tongan
Tanzania.
Sementara itu, khusus bagi WNA yang masuk dalam daftar perwalian ( PBB ) seperti ‪#‎Mururoa‬, ‪#‎Samoa‬ Barat dan ‪#‎Fanuhatu‬ akan dikoordinasikan dengan Kantor perwakilan PBB di Jakarta. “ Khusus untuk warga negara Israel yang akan masuk kemari tetap mengacu kepada ketentuan yang ada yakni apa tujuan mereka datang kemari sambil mempertimbangkan sisi hak asasi manusia (HAM) ” tambahnya.

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, sebagai bentuk pemekaran baru dalam Organisasi Direktorat Jenderal Lingkungan Deplu, yang menyebutkan bahwa istilah rawan/diwaspadai diubah menjadi negara yang memerlukan CALLING VISA.
Hal ini diperkuat dengan Surat No. 124/HK/IV/2008/07/55/R tanggal 22 April 2008.

Inti dari surat edaran itu, seluruh Kepala Perwakilan RI di negara-negara yang akan memerlukan Calling Visa dapat menerbitkan Visa Kuasa Sendiri (VKS) secara tepat dan selektif kepada :
Pelaku Bisnis
Peserta Konferensi
Peserta Program Pelatihan yang ada disini dan diselenggarakan Pemerintah RI, ataupun organisasi internasional yang berada dibawah PBB.
“ Khusus bagi Perwakilan RI di Islamabad ( PAKISTAN ) dan di Dhakka ( BANGLADESH ) dapat menerbitkan Visa Kuasa Sendiri kepada mereka yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia ” jelas Budi Satria Wibawa.
‪#‎ARTINYA‬ : PEGAWAI KBRI ATAU KJRI YG MENJAMIN/SPONSOR SI PAKISTANI OR BANGLA TADI MASUK INDONESIA DLM DOKUMEN² VISA MREKA

Tapi, lanjut Budi Satria Wibawa, untuk 19 negara itu pada prinsipnya tetap dipantau. Artinya meskipun seorang WNA telah memiliki visa, namun mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada dasarnya masih tetap memiliki kewenangan untuk menolak ataupun memberikan izin masuk pada orang asing datang ke Indonesia.
#ARTINYA : SEKALIPUN DPT VISA TAPI ITU BLUM MUTLAK LOLOS KALAU DIRJEN IMIGRASI MENOLAK VISA TERSEBUT smile emoticon ‪#‎SABAR‬

“ Namun warga Pakistan dan Bangladesh yang telah memiliki Visa Kunjungan Wisata (VKW) walaupun tidak dengan persetujuan Dirjen Imigrasi dalam penerbitan visanya dapat diberikan izin masuk ” katanya.

Sedangkan bagi 19 warga negara yang telah memiliki Visa Kunjungan dalam rangka bisnis, konferensi dan program pelatihan yang semuanya itu diselenggarakan oleh pihak Pemerintah RI ataupun organisasi internasional di bawah PBB maka penerbitan visanya tidak perlu lagi memerlukan persetujuan Dirjen Imigrasi.
“Sehingga masuk ke Indonesia, harus segera diberikan izin masuk tanpa bertele-tele ” ucapnya.

Mengenai WNA yang memerlukan Calling Visa ( sebelumnya di negara rawan ) dengan maksud kunjungan sosial budaya.
Menurut Budi Satria Wibawa, penerbitan visanya tetap memerlukan persetujuan Dirjen Imigrasi.
“ Mereka yang akan masuk ke Wilayah Indonesia mengantongi Visa Kunjungan Sosial Budaya tanpa persetujuan Dirjen Imigrasi, maka mereka tidak dapat diberikan izin masuk alias ditolak ” tegasnya.

Meskipun demikian, ujar Direktur Visa itu menjelaskan, mereka yang akan masuk secara mendadak dan darurat, apalagi mendapatkan izin dari perwakilan RI di luar negeri, diperbolehkan ke Indonesia.
“ Karena tak mungkin harus menunggu CH seminggu sekali. Demikian pula dengan Lembaga Pemerintah RI, yang memberikan logo Pesawat Garuda diperbolehkan masuk, namun SIDANG CH mereka tetap belakangan alias MENYUSUL ” katanya.

Sedangkan bagi WNA yang mau masuk kemari tetapi kategori rawan ( sekarang diubah menjadi Calling Visa ) bisa mengajukan surat kepada Dirjen Imigrasi sambil menunggu SIDANG CH terutama bagi negara-negara sahabat yang ada kantor perwakilannya di sini.

“ Contohnya ‪#‎PAKISTAN‬ yang selama ini memiliki kantor perwakilan di Jakarta ” ungkap Budi Satria Wibawa.

Namun dalam perkembangan terakhir tepatnya tanggal 29 September 2011 KEMENTRIAN LUAR NEGERI RI melalui DIRJEN INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK Andri Hadi, mengajukan PENGHAPUSAN SRI LANKA & BANGLADESH dari Daftar Negara Calling Visa, dengan surat Nomor : 01293/AD/09/2011/55/07, Direktur Jenderal Imigrasi.
Pengajuan penghapusan itu didasarkan pada hasil rapat koordinasi tentang Calling Visa di Kemenko Polhukam pada tanggal 4 Agustus 2011 yang mengambil kesimpulan dan merekomendasikan untuk mengeluarkan Sri Lanka dan Bangladesh dari Daftar Negara Calling Visa.
Hal itu diperkuat lagi dengan surat Nomor: B.35/Menko/Polhukam/08/2011 dari Menteri Koordinator Bidang Pelitik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM.
“ Dirjen Imigrasi diminta segera menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan baru tentang calling visa ( revisi nama negara-negara yang termasuk dalam Daftar Negara Calling Visa ). Selanjutnya keluarlah Keputusan Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 Tentang Negara Calling Visa berikut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara Calling Visa ” ungkap Budi Satria Wibawa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Negara Calling Visa yang ditandatangani oleh Amir Syamsudin maka yang memerlukan Calling Visa tinggal 11 negara yakni :
Afganistan
Guinea
Israel
Irak
Korea Utara
Kamerun
Liberia
Niger
Nigeria
Pakistan
Somalia.
Syaiful berpendapat menurunnya jumlah negara Calling Visa perlu tindak lanjut dari semua pihak demi keamanan di Indonesia.
” Hal itu tentu bisa dikatakan sebagai kemajuan yang patut mendapat apresiasi.
Hanya saja kami dari NCW akan terus mengawal kebijakan ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ” timpal Syaiful lagi …
‪#‎CMIIW‬

.

====================================================================

Sumber: Facebook Group “Foreign Relationship Community / FRC”, posted by admin.

Advertisements

2 responses to “CLEARANCE HOUSE BUKAN LEMBAGA PENGANCAM WNA

  1. Halo, terimakasih atas informasinya, kebetulan aku butuh informasi tentang calling visa karena aku sendiri juga anak upw ( usaha perjalanan pariwisata ) yang lagi pkl 🙂

  2. pay says:

    Thanks good info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: